SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengatakan sampai saat ini setidaknya ada sekitar 830 laporan yang diterima pada SP4N-LAPOR!, rerhitung sejak Januari hingga September 2023. “Jumlah yang masuk itu se-Kaltim, dan semoga ada peningkatan dan masyarakat bisa memanfaatkan SP4N-LAPOR,” ucap Faisal.
Sistem Nasional Pengaduan Pelayanan Publik melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang diperkenalkan oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah memberikan kemudahan bagi warga yang ingin mengungkapkan aspirasi terkait situasi lingkungan mereka. Ia menegaskan agar warga tidak perlu cemas atau takut untuk menyampaikan keluhan, karena aplikasi ini terus diawasi oleh Kementerian, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Sehingga jangan khawatir apabila ada instansi tidak menanggapi, karena ini bakal ketahuan, seperti kami di provinsi serta setiap bulan kita evaluasi,” katanya.
Ia mengatakan setiap tiga bulan sekali, ada evaluasi oleh Pemerintah Pusat melalui melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberi teguran jika ada instansi yang belum merespon dan menangani laporan yang sudah disampaikan oleh masyarakat.
“Apabila ada daerah yang memiliki 20 laporan, dan 10 belum terselesaikan tentu dari pusat langsung menayangkan apa kendala dan meminta segera menyelesaikan proses tersebut sesuai SOP-nya,” jelasnya. Faisal menyatakan, mayoritas aduan yang disampaikan oleh masyarakat adalah terkait ketenagakerjaan. “Baik soal gaji, ketidak adilan dan lain sebagainya,” sebutnya.
Kemudian, dari Kehutanan terkait lahan, serta Kepegawaian di Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tiga laporan ini yang secara umum sering diadukan masyarakat Kaltim. Selanjutnya, Fasial berharap masyarakat tetap berani mengungkapkan keluhannya tanpa keraguan, sebagai upaya untuk mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga, serta untuk memajukan pembangunan dan pemberdayaan di Kaltim.
“Bisa jadi sebenarnya kenapa masyarakat malas melaporkan suatu permasalah di daerahnya karena identitas diri yang terlihat, padahal hal tersebut tidak berpengaruh pada laporan yang disampaikan,” tandasnya.(adv/sb-02/diskominfokaltim)
