by

Apdesi Yakin Desa Muara Toyu Masuk Wilayah Kabupaten Paser

TANA PASER,suarabalikpapan.com–Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Paser Nasri menanggapi persoalan tapal batas Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser yang berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Nasri mengatakan, PPU merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Paser. “Kalau ada masalah, berarti tidak mungkin pemekaran itu terjadi artinya tapal batas wilayah itu sudah jelas,” kata Nasri, pada Selasa (25/5/2021)

Dari hasil pemekaran tersebut, kata Nasri, tentunya ada wilayah administratif yang menjelaskan desa tersebut masuk di kabupaten mana. “Kalau bicara soal batas, itukan sudah  jelas ada desa di wilayah itu, dan ikut di kabupaten mana, kemudian desa itu luas wilayahnya berapa, anggaplah di Desa Muara Toyu di dalam database misalnya 3000-an hektar, administrasinya jelas masuk di Kabupaten Paser,” jelasnya.

Kalaupun PPU mengakui Desa Muara Toyu itu masuk di wilayahnya secara administrasi belum pasti. Sebab pemekaran Kabupaten Paser sejak 2002 lalu, namun  permasalahan tapal batas ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Ia menilai, gejolak perbatasan tersebut ada kepentingan politik didalamnya. “Perlu digaris bawahi, batas kabupaten itu salah satu dasar terjadinya kabupaten baru, dan dikasih waktu selama setahun untuk membenahi wilayahnya,” katanya.

Menurutnya, kalau diantara kedua kabupaten tidak menemukan titik temu, maka harusnya ada pihak penengah agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan. Selain itu, Ia menyarankan agar melibatkan pemerintahan desa yang menjadi inti dari tapal batas wilayah kedua kabupaten. “Kalau tiba-tiba ada penetapan, namun desa tersebut tidak menerima maka akan timbul lagi persoalan,” katanya.

Nasri menilai, Pemkab PPU terkesan menghindar saat adanya tim dari provinsi untuk melakukan pengecekan di perbatasan yang dimaksud. “Waktu kita di Perbatasan Kubar itu, PPU menghindar terus, mereka tidak mau bicara hanya selalu mengatakan ikut saja di provinsi,” tandasnya.

Jika Kabupaten PPU pemekarannya dari Balikpapan lanjut Nasri, bisa saja terjadi sengketa batas wilayah. Namun pada kenyataannya, PPU sedikitpun tidak mengambil dari Balikpapan dengan artian pemberian wilayah hanya dilakukan oleh Kabupaten Paser. “Artinya sudah jelas si Bapak ngasih ke anak sebagai kabupaten induk, makanya saya bilang air susu dibalas dengan air tuba ini barang,” tutupnya.

Menanggapi persoalan yang terjadi, Boyung Kepala Desa Muara Toyu mengaskan, jika masyarakat di desanya tetap dibawah naungan Pemkab Paser. “Saya sebagai penjaga batas Desa Muara Toyu tetap konsisten mendukung Pemkab Paser, mudah-mudahan Pemkab Paser mendapatkan kemenangan dari Pemkab PPU sesuai dengan pengakuan pemangku-pemangku adat,” pungkasnya.(adv/sb-6)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini