by

Biayai Infrastruktur Jalan, DPRD Paser Setuju Pemkab Ajukan Pinjaman ke Bankaltimtara Rp600 Miliar

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan tim percepatan rencana pinjaman daerah dan Bank Kaltimtara di ruang rapat Bappekat Sekretariat DPRD Paser, pada Senin (2/8/2021)

Rapat dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi didampingi Wakil Ketua DPRD H Fadly Imawan dan H Abdullah, Sekertaris Daerah Katsul wijaya, anggota Banggar DPRD  Paser, H. Hendrawan Putra, Budi Santoso, M. Ramli S. Bakti, Basri Mansur, Sri Nordianti, Elly Ermayanti,  Ahmad Rafi’i, Hamransyah, H. Lamaluddin, M Saleh, Eva Sanjaya, Hamransyah, Supian, Indra Pardian, dan pimpinan OPD terkait.

Ketua DPRD Hendra Wahyudi mengatakan, berdasarkan surat Bupati Paser No. 900/1451/Ass.Ekbang/VII/ 2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal rencana pinjaman daerah, dengan substansi banyaknya keluhan masyarkat terkait pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan pembiayaan cukup besar dengan kondisi keuangan daerah yang cenderung menurun setiap tahun. Padahal, disisi lain perlu adanya percepatan pelaksanaan program prioritas.

“Pemerintah Daerah berencana untuk mengajukan pinjaman daerah melalui PT BPD Kaltimtara dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebesar Rp600 miliar, dengan rencana suku bunga kredit pertahun sebesar 6,5 persen dengan syarat ketentuan yang berlaku,”ujarnya.

Hendra menuturkan, jenis pinjaman daerah tersebut direncanakan adalah pinjaman jangka menengah atau panjang. “Untuk suku bunga tersebut masih kami upayakan akan di usulkan 4 sampai  6 persen agar tidak terjadi hal yang tidak baik dikemudian hari,” akunya.

Sementara itu, Sekda Katsul Wijaya mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, PMK No. 121/PMK.07/2017 tentang tata cara penyelesaian tunggakan pinjaman pemerintah melalui pemotongan DAU atau DBH. Hal tersebut mengacu pada dasar hukum tersebut untuk mendukung program kepala Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Saat ini Pemerintah Daerah berencana untuk mengajukan pinjaman daerah melalui Bank Kaltimtara dikarenakan kondisi keuangan Kabupaten Paser diperkirakan BMPK sebesar Rp600 miliar. “Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari para angotta DPRD dan kami mendapatkan banyak masukan dari 18 sekmen anggota dewan,” ucapnya.

Katsul menejelaskan, khususnya di bidang infrastruktur akan dibahas tersendiri dan terkait masukan tersebut akan diprogram ulang atau ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar program ini menjadi tepat sasaran. Dengan alokasi dana tersebut rencananya kurang lebih 11 poros ruas jalan dengan 18 sekmen yang tersebar di seluruh Kabupaten Paser yang diprioritaskan.

Berdasarkan penjelasan Asisten Perekonomian Paser kata Katsul, dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman akan ditinjau kembali meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.

“Untuk tingkat suku bunga akan ditinjau ulang secara langsung  hal tersebut disampaikan dalam oleh direktur BPD, yaitu 6,5% akan diusahakan akan menjadi 4 – 6 % dan akan di buatkan permohonan secara tertulis untuk penurunan suku bunga tersebut,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada tim percepatan rencana pinjaman daerah agar dimasukan beberapa point penting seperti tentang dasar hukum pinjaman, suku bunga yang pasti dan masa pinjaman mengingat jabatan kepala daerah saat ini yang masa jabatannya hanya sampai tahun  2024, sehingga perlu adanya penambahan di pasal-pasal tersebut. “Setelah jabatan kepala daerah habis tentang kelanjutan pembayaran pinjaman dana tersebut dapat mengacu ke MoU kesepakatan bersama,” ucapnya.

Wakil ketua II DPRD Paser Fadly Imawan menambahkan jalan yang masuk di daftar tersebut memang sangat dibutuhkan perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, pihak DPRD Paser sangat mendukung adanya wacana pinjaman tersebut untuk melakukan percepatan pembangunan untuk jalan yang masih non status. “Yang awalnya milik Provinsi saat ini sudah diproses oleh pihak terkait yang nantinya akan menjadi aset aset Pemkab Paser,” jelasnya.

Fadli mengatakan, untuk mekanismen pinjaman ini akan dibayarkan secara bertahap selama 1 tahun hinggap mencapai Rp 600 miliar. “Kami berharap program ini akan terealisasi 2022 sehingga masyarakat dapat menikmati akses jalan yang baik untuk skema pembayaran dari 2023 sampai 2026 dengan kisaran anggaran untuk bungan pinjaman sekira Rp90 miliar selanjutkanya akan kita lihat di dalam rancangan KUA Kabupaten Paser dan akan disisihkan agar tidak membebankan kegiatan atau program prioritas yang lain,” pungkasnya.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini