by

Dua Daerah di Kaltim Siap Gelar Muskot Kadin, Pengurus Diminta Layani Perpanjangan KTA

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Masa jabatan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Samarinda dan Kota Balikpapan periode 2016-2021 telah berakhir. Rencananya kedua daerah ini akan menggelar musyawarah kota (Muskot) Februari 2021.

“Mereka (pengurus kota) telah mengajukan kepada kami (Kadin Kaltim) untuk melaksanakan Muskot. Untuk Balikpapan pengajuanya akan dilaksanakan 27 Februari dan Samarinda 21 Februari,” Kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah & Tata Kelola Perusahaan (OKP-TKP) Kadin Kaltim, Fakhruddin Noor, kepada awak media, Minggu (17/1/2021).

Untuk mengantisipasi terjadinya keributan seperti Muskot Kadin Balikpapan 2016 lalu. Fakhruddin menyarankan agar proses atau tahapan pelaksanaan Muskot berlangsung transparan atau terbuka dengan diumumkan ke publik.

“Beberapa saran sudah kami sampaikan. Supaya tidak ribut saya sudah bilang harus diumumkan. Paling tidak diumumkan di Kantor Kadin bahwa untuk menjadi voter (pemilih) itu terakhir tanggal berapa karena persiapan materi. Jangan dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan Muskot baru diumumkan. Nanti kalau materi nggak siap pasti ribut,” ujar Fakhruddin yang juga Ketua PMI Samarinda ini.

Mengenai perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin, Fakhruddin meminta kepada pengurus kota agar tetap melayani perpanjangan.

“Saya sudah telpon ketuanya agar tetap melayani perpanjangan KTA, karena orang mau usaha jangan sampai terhambat. Tapi pembuatan KTA yang baru masih dipertimbangkan karena jedah waktu. Jangan hanya mengutamakan kepentingan voter,” katanya.

Sementara itu, untuk menjadi kandidat Ketua Kadin Kota/Kabupaten menurut Fakhruddin harus memiliki KTA Kadin selama dua tahun berturut-turut atau pernah menjadi pengurus Kadin segala tingkatan atau asosiasi dibawah Kadin.

“Begitu juga bagi yang akan memilih (voter) harus memiliki KTA dan bagi yang sudah mati silakan diperpanjang,”pinta Fakhruddin.

Sekadar diketahui, sesuai Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1987 bahwa Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal – hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.(rls/sb-04)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini