by

Gasali Soroti Kontribusi CSR Perusahaan, Usulkan Wadah bagi Pelaku UKM

-Uncategorized-8 views

Balikpapan-Wilayah Balikpapan Timur memiliki potensi alam yang luar biasa. Baik sektor pariwisata, pertanian, perikanan serta usaha kecil mikro (UKM). Demikian diungkapkan anggota Komisi II DPRD Balikpapan Gasali, kepada Suara Balikpapan, Senin (15/10/2018)
Menurutnya, potensi ini belum digarap secara maksimal guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Di Baltim potensi alam cukup luar biasa tapi belum digarap maksimal oleh pemkot,” ujar Gasali yang juga Ketua LPM Manggar Balikpapan Timur.
Ia menuturkan, sebelumnya pernah ada bantuan penggemukan sapi bagi kelompok tani di Balikpapan Timur, namun bantuan tersebut sampai saat in tak jelas.
“Seharusnya program ini berkelanjutan,” pinta politisi Partai Hanura ini.
Ia menjelaskan, saat ini, pihaknya sedang membangun komunikasi dengan puluhan perusahaan di Kelurahan Manggar terkait program coorporate social responsibility (CSR).
“Saya selaku Ketua LPM Manggar bersama anggota telah bersilaturahmi dengan 16 perusahaan dari 80 perusahaan di Baltim guna mempertanyakan realisasi program CSR di Manggar,” terang Gasali.
Selama ini, ia menilai program CSR hanya sekadar untuk pelatihan keterampilan warga sehingga tidak banyak masyarakat yang tau.
“Program CSR ini kurang terekspose sehingga banyak .masyarakat yang tidak tau, programnya seperti apa. Nah, mungkin setelah pelatihan tak ada kelanjutannya,” tuturnya.
Agar CSR perusahaan jelas kontribusinya, ia mengusulkan agar pemberdayaan UKM tidak sekadar pelatihan.
“Saya berharap program CSR perusahaan bukan sekadar pelatihan tetapi berkelanjutan. Jadi masyarakat dibuat suatu wadah seperti tempat membatik, kerajinan, serta usaha rumahan (home industry) yang bisa dipasarkan sehingga bantuan CSR ini kontribusinya kelihatan,” tandas pria murah senyum ini.
Gasali menambahkan, saat ini, pihaknya sedang mengupayakan agar pengolahan limbah perusahaan melibatkan LPM.
“Jadi kami berharap perusahaan di Manggar bersama-sama LPM untuk mengolah limbah perusahaan, karena LPM merupakan mitra resmi pemerintah yang diatur dalam perda,’ pungkasnya.(sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *