by

H Baba Sosialisasi Perda Bantuan Hukum di Prapatan, Warga Usulkan Biro Hukum di Setiap Kelurahan

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Sekretaris Komisi IIII DPRD Kaltim, H Baba, dari Fraksi PDI Perjuangan, melakukan sosialisasi Perda Provinsi Kaltim Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Aula, Kelurahan Prapatan, Balikpapan Kota, Minggu (28/3/2021) pukul 11.00 wita.

Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD Dapil Balikpapan ini didampingi Dosen STIE Balikpapan M Riza Permadi selaku narasumber, Lurah Prapatan Natalia Banjarnahor serta moderator Siti Aminah.

Anggota DPRD Kaltim H Baba menjelaskan, Perda Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini disosialisasikan oleh seluruh anggota DPRD Kaltim di daerah pemilihannya masing-masing.

“Perda ini sangat penting untuk disosialisasikan terutama bagi warga miskin atau warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum tapi tidak punya biaya untuk membayar pengacara,” kata H Baba.

Dosen STIE Balikpapan M Riza Permadi menjelaskan, ada empat tujuan dalam Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut. Meliputi, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan, mewujudkan konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum,  menjamin bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat serta mewujudkan peradilan yang efektif efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

 “Jadi di dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 amandemen kedua menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” kata Riza.


Sekretaris Komisi IIII DPRD Kaltim, H Baba berfoto bersama usai sosialisasi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Aula, Kelurahan Prapatan, Balikpapan Kota, Minggu (28/3/2021)

Ia mengungkapkan sebagai negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak azasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum, maka negara harus hadir memenuhi pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang tidak mampu yang tersangkut masalah hukum.

“Karena tidak semua masyarakat yang tersangkut masalah hukum mampu secara pengetahuan hukum dan mampu secara finansial atau keuangan untuk membayar pengacara pendamping,” ujar mantan anggota DPRD Balikpapan ini.

Ia menambahkan,   penerima bantuan hukum adalah penduduk Kaltim berupa orang atau kelompok orang kategori miskin atau tidak mampu yang sedang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum  dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat setingkat.

Dalam sesi tanya jawab  peserta sosialisasi berharap di setiap kelurahan di Balikpapan ada seksi khusus atau biro hukum yang menangani warga tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum.

“Jadi sebelum ke pengadilan setidaknya warga bisa mendapat penjelasan atau pelayanan bantuan hukum terlebih dahulu di setiap kelurahan karena tidak semua warga paham tentang hukum,” kata Irwan salah satu peserta sosialisasi.

Adanya usulan tersebut mendapat dukungan dari H Baba dan M Riza Permadi terutama terkait kasus-kasus penyerobotan tanah, cerai, narkoba, dan lain-lain. (sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini