by

Mulai 1 Oktober, Warga Balikpapan Nikmati BPJS Kesehatan Gratis

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Sesuai komitmen Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2021-2026 bahwa akan mengratiskan BPJS Kesehatan Kelas 3 kepada warga Balikpapan maka pada Senin (27/9/2021) dilakukan sosialisasi program tersebut di Aula Kantor Balaikota Balikpapan yang dihadiri Wali Kota Rahmad Mas’ud, Sekda Sayid MN Fadli, Kepala DKK dr Andi Sri Juliarty serta Kepala Cabang BPJS Kesehatan Balikpapan Sugiyanto.

Wali Kota Rahmad Mas’ud mengatakan, program ini sebagai upaya pemerataan akses pelayanan kesehatan sehingga tercapainya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

“Program ini akan berjalan mulai 1 Oktober dengan syarat memiliki KTP/KK Balikpapan serta memenuhi kriteria sebagai peserta. Adapun skema yang akan diterapkan, yakni pemerintah daerah membayar iuran peserta PBPU dan peserta BP. Yakni sebesar Rp37.800 per orang per bulan, yang didaftarkan pemerintah daerah pada BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan kelas 3,” kata Rahmad.

Pada periode  Oktober hingga Desember 2021, jumlah peserta yang didaftarkan terdiri dari PBI 19.240 jiwa, peserta BPJS kelas 3 aktif sebanyak 59.336 jiwa, peserta BPJS kelas 3 non aktif atau menunggak iuran 35.194 jiwa yang akan aktif per 1 Oktober 2021, dan penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan sebanyak 25.285 jiwa juga akan aktif per 1 Oktober 2021.

“Penduduk lainnya yang belum terdaftar per 1 oktober 2021 dapat mendaftar kepada Dinas Sosial melalui kelurahan dengan membawa KTP dan KK,” terangnya.

Ia melanjutkan, bagi peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah, namun tidak berkenan dapat mengajukan pengunduran diri dari sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Balikpapan, Sugiyanto mengungkapkan, pelaksanaan program ini, jika nantinya ada masyarakat yang pindah kelas tak menjadi masalah. Tetap yang berhak mendaftarkan dari pemkot. verifikasi dari pemkot, bekerjasama  dengan kami sehingga, bagi masyarakat yang turun kelas sekalipun, tidak serta-merta masuk di program ini.

“Masyarakat bisa download Mobile JKN. Per 1 Oktober dilihat status. Segmennya apa. Jika tertulis PB APBD maka dijamin pemerintah daerah. Tapi kalau tulisannya masih peserta Mandiri, maka masih membayar sendiri,” ujar Sugiyanto.(sb-02).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini