by

Pelaku Usaha Swalayan Tak Berizin di Balikpapan Mulai Mengurus Izin Elektronik OSS ke DPMP2T

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Para pelaku usaha swalayan di Balikpapan yang belum mengantongi izin mulai mengurus izinya ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMP2T). Mereka mengurus izin elektronik  Online Single Submission (OSS) seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

“Setelah itu mereka melaporkan ke Dinas Perdagangan.  Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha toko swalayan wajib memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (lUTS) sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Balikpapan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Toko Swalayan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Arzaedi Rachman, kepada media ini, lewat pers rilis yang disampaikan, Selasa (4/5/2021).

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64 Tahun 2020 tentang IUTS berubah menjadi SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan dan perizinannya dilakukan secara mandiri melalui OSS  yang beralamat di www.oss.go.id.

Arzaedi menjelaskan, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka OSS sedang dipersiapkan untuk menyesuaikan dengan peraturan tersebut. Aturan ini direncanakan  berlaku  Juni 2021. “Jadi sambil menunggu OSS Risk Based Approach (RBA) berlaku, maka pelaku usaha dapat mempersiapkan data-data atau kelengkapan seperti dalam pengisian OSS RBA,” ujar Arzaedi.

Kelengkapan dalam pengisian OSS RBA, kata Arazaedi, Pertama, lokasi usaha sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang. Kedua, jika bangunan milik sendiri, menyediakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Ketiga, nilai investasi kegiatan usaha seperti tanah, bangunan, mesin, investasi lain-lain, dengan modal kerja  tiga bulanan. Keempat, jumlah tenaga kerja dan kelima luas lantai penjualan.

Setelah NIB terbit maka pelaku usaha toko swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai outlet toko swalayan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai toko swalayan. Seperti  memiliki kemitraan dengan UMKM. Kemudian dalam melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM dan menyampaikan laporan tiap semester berupa jumlah gerai yang dimiliki, jumlah UMKM yang bermitra serta jumlah tenaga kerja yang diserap.

Selanjutnya, kata Arzaedi, menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (LKPM) melalui OSS. Kemudian jam operasional usaha toko swalayan wajib mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri. Apabila menggunakan merk toko swalayan sendiri harus bertanggung jawab terhadap barang dagangannya yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dan membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk UMKM.

Arzaedi menambahkan, setelah OSS RBA berlaku Juni 2021, maka Dinas Perdagangan bekerja sama dengan DPMP2T  mengundang pelaku usaha toko swalayan untuk sosialisasi perizinan toko swalayan melalui OSS RBA. (sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini