by

Pengurusan Izin Swalayan Diduga Menggunakan Jasa Calo, Haris : Ada Informasi Satu Swalayan Rp25 Juta

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (DPMPT) serta sujumlah owner swalayan di ruang rapat gabungan komisi, gedung parlemen Balikpapan, pada Selasa (11/5/2021). RDP membahas 97 swalayan di Balikpapan yang belum mengantongi izin.

Ketua Komisi II DPRD  Balikpapan H. Haris mengatakan,   dari 234 Swalayan di Balikpapan terdapat 97 Swalayan yang tidak mengurus izin. Sejumlah swalayan tersebut telah diberi surat teguran ketiga oleh Disdag. “Jadi kami minta setelah lebaran Disdag berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penutupan 97 swalayan tak berizin tersebut,” kata H Haris saat RDP.

Haris mengungkapkan, bagi swalayan yang telah mempunyai izin, pihaknya akan kroscek kembali setelah Lebaran, apakah benar sudah mengurus izin. “Yang jelas dari DPMPT telah menyatakan tidak ada biaya untuk mengurus izin usaha atau gratis. Apabila ada swalayan seperti Indomart yang menggunakan jasa pihak ketiga (calo) untuk mengurus izin. Saya kira itu urusan mereka karena tidak ada sangkut pautnya dengan Disdag dan DPMPT. Bahkan tadi Indomart sendiri yang menyampaikan bahwa Indomart menggunakan jasa pihak ketiga dalam mengurus izinnya,” ujarnya.

Haris menegaskan, pihaknya telah menyampaikan apabila ada kesulitan dalam mengurus izin usaha silakan sampaikan ke Komisi II sebab dalam mengurus izin ternyata tidak sulit, sangat mudah dan gratis. “Nah, ada yang menyampaikan ke kami bahwa kalau mau mengurus izin satu swalayan diminta biaya hingga Rp25 juta. Ternyata ini yang membuat mereka (swalayan) tidak mau mengurus izin karena ada biaya yang sangat tinggi dari pihak ketiga,” jelas.

Bagian Legal Indomart Gugun (baju biru) menjelaskan tentang proses perizinan yang dilakukan kepada pihak ketiga

Haris berharap tidak ada ketakutan dari pemilik swalayan dalam mengurus perizinan akibat biaya pengurusan dari pihak ketiga yang mencapai Rp25 juta untuk satu swalayan. “Jangan sampai gara-gara pihak ketiga para pemilik swalayan ketakutan mengurus izin. Padahal ini gratis, nah sekarang sudah semakin jelas dan terbuka. Kalau ada yang menggunakan pihak ketiga itu bisa kena pungli (pungutan liar). Kita tinggal tunggu saja kira-kira Disdag dan Satpol-PP menepati janjinya untuk melakukan penertiban. Kalau  tidak tepati janjinya ya kita akan panggil lagi di RDP,” tegas Haris.

Sementara itu, Bagian Legal Indomart Gugun yang hadir dalam RDP mengaku pengurusan izin usaha Indomaret dikerjasamakan dengan pihak ketiga. “Mengenai perizinan kami kerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki badan hukum dan kita terbitkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama). Mengenai berapa nilai kerjasamanya untuk satu swalayan tercantum dalam SPK tersebut,” kata Gugun saat RDP.

Kadisdag Balikpapan, Arzaedi Rahman, mengaku, pihaknya telah melayangkan surat teguran ketiga  kepada 97 swalayan yang tidak mengantongi izin usaha. “Jadi nanti Satpol PP yang akan menertibkan,” tandas Arzaedi. RDP tersebut sempat terjadi kericuhan sebab Ketua LPM Gunung Bahagia Ervan Dahri yang hadir dalam RDP sempat memukul meja sehingga dirinya harus dikeluarkan dari ruangan rapat.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini