DPRD Kaltim

Rizky Amalia Usul Pergub Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bankeu Dicabut

27
×

Rizky Amalia Usul Pergub Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bankeu Dicabut

Share this article
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia

SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Siti Rizky Amalia kembali menyuarakan tentang pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Bankeu).

Menurut Siti, regulasi tersebut membuat daya serap anggaran tidak maksimal. Harapannya tentang pencabutan Pergub tersebut ia sampaikan di hadapan seluruh hadirin pada Rapat Paripurna ke-19 yang juga dihadiri perwakilan dari Pemprov Kaltim, Sekda Sri Wahyuni, belum lama ini.
Dalam penyampaiannya ia hanya mempertanyakan tentang hal yang selama ini kerap disuarakan sejumlah anggota DPRD Kaltim yang menginginkan regulasi itu dicabut atau diperbaiki. Amalia menyampaikan, lebih baik aturan itu dicabut atau direvisi, sebab selama ini penerapan dari Pergub 49 Tahun 2020 mengakibatkan realisasi kegiatan tidak maksimal, lantaran adanya salah satu klausul yang mematok batas minimal pemberian Bankeu untuk kegiatan aspirasi DPRD Kaltim.
“Lebih baik sih kalau pencabutan Pergubnya, tapi saat paripurna saya hanya menanyakan aturannya diperpanjang atau dicabut,” ucap Amalia.
Ia menyampaikan dari harapan pencabutan atau perubahan aturan merupakan bentuk upaya sebagai lembaga legislatif agar daya serap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini bisa lebih maksimal dari yang sebelumnya.  
“Tidak berdampak positif, kita menginginkan itu bisa disikapi, supaya daya serap anggaran kita bisa lebih maksimal lagi,” ungkapnya. (adv/sb-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *