by

Data Belum Diterima, Satpol PP Bakal Tutup Usaha Swalayan Tak Berizin di Balikpapan

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan, Arzaedi Rachman mengaku telah menyerahkan data-data 163 swalayan di Balikpapan yang belum mengantongi izin kepada Satpol PP. Namun Kepala Satpol PP Balikpapan Zulkifli mengaku dirinya belum melihat secara langsung data-data tersebut.

“Mungkin sudah masuk di bagian TU (Tata Usaha) tetapi, saya sendiri belum terima surat atau data swalayan yang di kirim oleh Disdag. Yang jelas bukan masalah data tetapi rekomendasi atau tindakan dari Disdag terhadap swalayan yang belum mengantongi izin,” kata Zulkifli, kepada ,media ini, Jum’at (7/5/2021).

Saat rapat terakhir dengan Disdag, kata Zulkifli, pihaknya ingin semua bisa difasilitasi sesuai aturan yang ada dan saat ini Kadisdag sedang berusaha menyelesaikan persoalan perizinan swalayan sesuai dengan mekanisme yang berlaku secara nasional. Kalau tidak salah aplikasinya di launching pada Juni atau Juli 2021 nanti.

“Kalau saya memberi tindakan sesuai perda atau perwali sanksinya adalah pencabutan izin, bukan penutupan usahanya. Tapi gimana saya mau cabut izin usahanya sementara swalayannya tak punya izin. Yang jelas ketika swalayan membuka usaha dan tidak punya izin harus mengikuti aturan perda dan perwali diberi toleransi 2,5 tahun,” ujar Zulkifli.

Zilkifli mengungkapkan, ketika mengurus izin harus mengikuti aturan yang baru secara nasional sesuai Undang Undang Cipta Kerja hal itu persolan lain sebab pelayanan sesuai UU Cipta Kerja belum berjalan

Menurutnya, tidak ada yang lalai baik Disdag, pelaku usaha, maupun Satpol-PP sebab sesuai arahan secara nasional bagi usaha yang sudah berjalan bisa mengurus izinnya sambil usaha berjalan sebab terkait dengan investasi. Jadi hal ini tinggal sebulan masa transisi dari aturan lokal perwali/perda ke aturan nasional UU Cipta Kerja. Apabila memang jarak waktunya tidak lama kenapa tidak sekalian saja mengikuti aturan yang baru.

“Yang saya pahami dari Kadisdag bagi yang belum mempunyai izin diberi waktu 2,5 tahun sesuai Perwali. Tapi 2,5 tahun itu masa berlakunya sudah habis karena hanya sampai 2021 sehingga tahun ini harus dilanjutkan izinnya. Bagi yang melanggar izinnya harus dicabut, tapi kalau tak punya izin apanya yang dicabut jadi usahanya yang disetop,” terangnya.

Untuk penertiban swalayan yang tidak punya izin menggunakan Perda Ketertiban Umum sebab semua kegiatan usaha harus memiliki izin dari pemerintah. “Jadi kalau memang data swalayan tidak berizin sudah diserahkan ke saya, nanti saya pelajari dulu seperti apa rekomendasi dari Disdag apakah usahanya ditutup atau bagaimana,” kata Zulkifli,

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Balikpapan H Haris berharap jangan sampai ada pelaku usaha yang sedang mengurus perizinan usaha tetapi pekerjaannya disetop oleh Satpol PP seperti izin pembangunan perumahan dan lain-lain. “Saat ini saya melihat Satpol-PP cuma fokus terhadap penanganan covid-19 dan penertiban PKL yang kecil-kecil aja. Sementara pelanggaran perda yang besar-besar cukup tau saja,”ujar Haris.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini