by

Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane Sosialisasi Perda Bantuan Hukum di Teritip

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com- Anggota DPRD Kaltim, Mimi Meriami BR Pane, dari Fraksi PPP melakukan sosialisasi Perda Provinsi Kaltim Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di RT 09 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Jumat (9/3/2021) pukul 14.00 wita.

Sosialisasi yang menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 tersebut  menghadirkan narasumber dosen Universitas Balikpapan (Uniba) Wawan Sanjaya SH,MH.

Anggota DPRD Kaltim, Mimi Meriami BR Pane menjelaskan, Perda Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini disosialisasikan oleh seluruh anggota DPRD Kaltim di daerah pemilihannya masing-masing.

“Perda ini sangat penting untuk disosialisasikan terutama bagi warga miskin atau warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum tapi tidak punya biaya untuk membayar pengacara,” kata istri dari anggota DPRD Balikpapan Ardiansyah ini.

Dosen Universitas Balikpapan (Uniba) Wawan Sanjaya SH,MH menjelaskan, ada empat tujuan dalam Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut. Meliputi, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan, mewujudkan konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum,  menjamin bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat serta mewujudkan peradilan yang efektif efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

 “Jadi di dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 amandemen kedua menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” kata Wawan.

Ia mengungkapkan sebagai negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak azasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum, maka negara harus hadir memenuhi pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang tidak mampu yang tersangkut masalah hukum.

“Karena tidak semua masyarakat yang tersangkut masalah hukum mampu secara pengetahuan hukum dan mampu secara finansial atau keuangan untuk membayar pengacara pendamping,” ujar Wawan.

Ia menambahkan, penerima bantuan hukum adalah penduduk Kaltim berupa orang atau kelompok orang kategori miskin atau tidak mampu yang sedang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum  dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat setingkat.(sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini