by

Arfan Pimpin RDP Soal Dugaan Pungli di Sekolah Negeri

SANGATTA,suarabalikpapan.com–Adanya perbedaan persepsi antara sumbangan dan pungutan liar (pungli) di sekolah sempat dibahas lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Sekretariat DPRD Kutai Timur Bukit Pelangi, pekan lalu. RDP kali ini menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai adanya pembayaran wajib bagi siswa yang dilakukan salah satu sekolah di Sangatta Selatan.
RDP itu, tak hanya dihadiri pimpinan DPRD dan Dinas Pendidikan Kutim, tetapi juga dihadiri pihak sekolah serta unsur masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Peduli Pendidikan (PPP) Kutai Timur.


Koordinator PPP Kutim Alim Bahri didampingi sejumlah rekannya, mengungkapkan pungutan berdalih sumbangan wajib yang dilakukan sejumlah sekolah negeri di Kutim.
Pembayaran diwajibkan untuk digunakan sebagai dana PIB dan Keperluan Ujian Nasional (UN) 2020 disebut dilakukan oleh salah satu sekolah di Sangatta Selatan.
Meski dalam Permendikbud disebutkan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Namun penggalangan dana yang seolah wajib lantaran memiliki nominal hingga memberatkan siswa dianggap sebagai pungli.
RDP dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan. Alim mengatakan sudah ada kesepakatan yang diambil dalam RDP yakni larangan pungutan terhadap siswa dalam bentuk apapun.
“Tadi dalam RDP Kepala Dinas Pendidikan Kutim Roma Malau mengatakan semua pungutan dalam bentuk apapun itu dihentikan,” ujar Alim.
Meski demikian, Alim tetap mengharapkan agar hasil dalam RDP tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membuat surat edaran dan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
“Kami sebagai pemerhati akan menyurat kepada semua sekolah, akan mengsosialisasikan hal ini kepada masyarakat sebagai orang tua bahwa semua jenis pungatan yang ada di SD dan di SMP se-Kutai Timur itu dibatalkan dan di hentikan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kutim Roma Malau dalam rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer UNKP Jenjang SMP/MTS tahun pelajaran 2019/2020, beberapa waktu lalu, telah menegaskan larangan pungutan di sekolah negeri, termasuk larangan pungutan saat perpisahan sekolah.(rls/sb-05)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini