by

Bagus Susetyo Gelar Sosper Bantuan Hukum di Mekarsari, Warga Keluhkan Sulitnya Dapat Pekerjaan di Proyek RDMP

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Ir H Bagus Susetyo, MM melakukan sosialisasi Perda (Sosper) Provinsi Kaltim Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dengan menerapkan protokol Kesehatan (prokes) di Kelurahan Mekarsari, Balikpapan Tengah, Minggu (26/9/2021) pukul 10.00 wita.

Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD Dapil Balikpapan ini didampingi narasumber Ketua Pembina Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mustika Bangsa H Sukarman Muh SH, Sekretaris Kelurahan Mekarsari Susanti MS, serta Tokoh Pemuda Mekarsari Ambo Aja.

Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo menjelaskan, Perda Provinsi Kaltim Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat. “Jadi sosialisasi perda ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat Balikpapan bahwa kita ini negara hukum sehingga semuanya harus diatur oleh hukum,” kata Bagus Susetyo.

Ia mencontohkan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa warga kurang mampu tetapi tidak punya biaya untuk membawa kasusnya ke pengadilan. “Untuk itu pemerintah menginisiasi kepada warga kurang mampu agar mendapat bantuan hukum. Makanya sosialisasi ini perlu untuk meningkatkan wawasan kepada masyarakat bahwa ada perda yang bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat terutama warga kurang mampu,” aku Bagus.

Diakui Bagus, Perda ini memang belum ada peraturan gubernur (Pergub) sehingga belum bisa dilaksanakan, namun pihaknya terus berupaya agar bisa dilaksanakan guna membantu masyarakat kurang mampu yang tertimpa masalah hukum. “Kami di DPRD terus berjuang agar perda ini segera memiliki Pergub supaya warga kurang mampu mendapat bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerintah daerah khususnya Pemprov Kaltim,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pembina Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mustika Bangsa H Sukarman Muh SH menjelaskan, ada empat tujuan dalam Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut. Meliputi, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan, mewujudkan konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum,  menjamin bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat serta mewujudkan peradilan yang efektif efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Ia menambahkan, penerima bantuan hukum adalah penduduk Kaltim berupa orang atau kelompok orang kategori miskin atau tidak mampu yang sedang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum  dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat setingkat.

Sementara itu, dalam sesi tanya jawab mayoritas peserta sosialisai mempertanyakan persoalan tenaga kerja, terutama warga Balikpapan yang sulit bekerja pada proyek perluasan kilang Balikpapan atau Refinery Development Master Plan (RDMP). “Apalagi warga Karang Jati yang berdekatan langsung dengan kilang dan kantor Pertamina sulit mendapat pekerjaan pada proyek RDMP,” ujar salah satu peserta sosialisasi.

Menanggapi keluhan tersebut Bagus Susetyo mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim agar memberikan pelatihan kepada warga Balikpapan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan pada proyek RDMP.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah namun mereka mengaku dana pelatihan belum turun. Namun inshaallah kami tetap memperjuangkan warga lokal yang ingin bekerja di proyek RDMP asalkan memiliki KTP Balikpapan, karena kami juga tidak mau warga Balikpapan menjadi penonton di rumahnya sendiri,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut Bagus juga menjelaskan tentang keluhan masyarakat soal banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kalau tidak salah setiap tahun tamatan SMP di Kaltim  terbanyak di Balikpapan kurang lebih 11 ribu siswa sedangkan daya tampung SMA/SMK negeri hanya 6.000 siswa jadi masih ada 5.000 siswa yang tidak tertampung. Makanya kami meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Pertamina agar menghibahkan lahanya untuk pembangunan sekolah di Balikpapan. Sebab pemerintah punya duit untuk membangun sekolah namun tidak punya lahan,” pungkasnya.(sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini