by

Kutim Butuh Perda Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang

SANGATTA,suarabalikpapan.com–Anggota DPRD Kutai Timur Ramadani menilai untuk menanggulangi permasalahan yang timbul terhadap lahan bekas pertambangan di Kutim, dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemanfaatan lahan pasca tambang.
Politisi PPP itu mengatakan, dengan adaya perda pasca tambang akan ada aturan serta landasan hukum yang jelas terhadap pengelolaan lahan bekas pertambangan.

Dikhawatirkan, setelah berakhirnya perusahaan industri pertambangan di Kutim akan terjadi konflik di tengah masyarakat karena saling berebut ingin menguasai ataupun mengelola lahan pasca tambang.
“Perda pasca tambang itu harus ada, ini masalah wal. Sekarang belum masalah karena belum ribut,” ujarnya kemarin.
Dia mencontohkan, lahan tambang milik PT KPC yang luasnya mencapai ribuan hektar akan jadi masalah di tengahh-tengah masyarakat jika kontrak kerjanya benar-benar berakhir pada 2021 mendatang, kerena belum jelas akan dikelola oleh siapa, bagaimana dan digunakan untuk apa.
Untuk itu, Ketua komisi C DPRD Kutim ini mengusulkan agar lahan bekas tambang dibuatkan Perda agar bisa dikelola oleh masyarakat kelompok tani bekerjasama dengan Perusahaan Daerah (Perusda).


Tujuannya, agar ada kontribusi dari segi pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Alangkah baiknya, ada beberapa kelompok pekebunan dan pertanian yang ada di Kutai Timur ini diberi izin untuk menggunakan lahan itu, tapi bekerjasama dengan Perusda,” pungkasnya. (Adv/sb-05).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini