by

Sosialisasi Perda Pajak daerah di Sumber Rejo, Yusuf Mustafa Terapkan Prokes Ketat

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, DR H Yusuf Mustafa SH MH, dari Fraksi Partai Golkar, melakukan sosialisasi Perubahan Kedua Perda Tentang Pajak Daerah Nomor 1 Tahun 2011, di Café Kaanee, Jalan DI Panjaitan (Gunung Guntur) Nomor 12, RT 29 Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, pada Minggu (27/6/2021) pukul 11.00 wita.

Sosialisasi perda ini menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat sesuai anjuran Satgas Covid-19 dengan jumlah peserta terbatas, menjaga jarak, memakai masker serta waktu yang singkat. Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD Dapil Balikpapan ini didampingi narasumber Syam Suhaib SE dan Adi Supriadi dengan moderator Andi Aktifiuddin.

Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menjelaskan, Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ini sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat. “Jadi kami anggota DPRD ditugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak daerah, karena ibu-ibu dan bapak-bapak harus tau mengapa harus membayar pajak, untuk apa dan kalau tidak membayar pajak sanksinya apa,” kata Yusuf Mustafa.

Menurutnya, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan disetor kepada Pemprov Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)untuk membiayai pembangunan daerah di Kaltim. “Pajak-pajak itu seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok dan lain-lain dimasukan ke kas daerah  untuk kegiatan pembangunan di Kaltim diantaranya pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah dan lain-lain. Jadi itulah manfaatnya ibu-ibu dan bapak-bapak membayar pajak untuk pembangunan daerah,”  suami dari anggota DPRD Balikpapan Hj Suwarni ini.

Para peserta sosialisasi perda pajak daerah menerapkan prokes ketat

Sementara itu,  narasumber , Syam Suhaib SE menjelaskan, di dalam perda ini ada lima jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim meliputi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan serta pajak rokok. “Inilah pajak-pajak kewenangan dari pemprov Kaltim,” kata Syam.

Ia mengungkapkan, pajak daerah mengalami peningkatan semuanya tergantung kepada masyarakat yang rajin membayar pajak. “Jadi semakin banyak pajak yang dibayar oleh masyarakat maka pembangunan daerah akan semakin baik terutama pembangunan di Kaltim,” kata Syam.

Hal senada diungkapkan Adi Supriadi, dirinya mengucapkan terima kasih banyak kepada anggota DPRD Kaltim terutama Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, DR H Yusuf Mustafa yang telah melakukan sosialisasi perda pajak daerah ini. “Membayar pajak daerah sangat penting. Sebab pemerintah membangun berasal dari pajak daerah uang ibu-ibu dan bapak-bapak bayarkan kepada pemerintah,” kata Adi Supriadi.

Menurut Adi, pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat untuk membiayai berbagai macam kegiatan pembangunan. Seperti jalan, sekolah dan berbagai bangunan pemerintah. “Nah ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menikmati jalan yang mulus, anak-anak bisa sekolah pada bangunan yang bagus. Itu semua dibiayai dari pajak daerah yang dibayarkan ibu-ibu dan bapak-bapak,” pungkas Adi.

Diakhir sosialisasi dilakukan sesi tanya jawab singkat terkait Perda Tentang Pajak Daerah ini. Semua pertanyaan dijawab dengan lugas Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, DR H Yusuf Mustafa dan narasumber Syam Suhaib SE dan Adi Supriadi.(sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini