by

Yenni Eviliana: Penyandang Disabilitas Wajib Mendapat Bantuan dari Pemerintah

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana SE, melakukan Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, di Desa Saing Prupuk RT 01 Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, pada Minggu (6/6/2021).

Yenni Eviliana mengatakan, perda ini dibuat untuk melindungi disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Pada intinya penyandang disabilitas itu mempunyai hak yang sama dengan yang normal, saat ini masih banyak sekali penyandang disabilitas yang masih mengalami diskriminasi ” paparnya.

Menurutnya sesuai dengan pasal 9 dan pasal 10 terkait hak pendidikan, disabilitas meliputi pendidikan inklusif diselenggarakan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada penyandang disabilitas, pemerintah daerah wajib memperhatikan komposisi atau kuota tertentu bagi penyandang disabilitas pada jumlah penerimaan peserta belajar dengan mempertimbangkan daya dukung sekolah. “Saya ambil Contoh seperti  SLB yang ada di Kabupaten Paser masih kurang sekali  bantuan fasilitas dari pemerintah, bahkan dinas sosial tidak pernah datang di desa-desa untuk memberikan perhatian kepada mereka,” akunya.

Lanjut Yenni, untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja setiap tenaga kerja. “Penyandang disabilitas itu mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah daerah, atau swasta untuk membekali dan meningkatkan kompetensi mereka,” tegasnya.

Untuk anak penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. “Para anak-anak disabilitas juga harus mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, soalnya apa bila tidak akan berpengaruh buruk bagi mereka” ucapnya.

Ia berharap dengan adanya sosialisasi perda ini masyarakat dapat mengetahui bahwa penyandang disabilitas perlu mendapat bantuan dari pemerintah tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini