by

Yusuf Mustafa Sosialisasi Perubahan Perda Pajak Daerah di Graha Indah

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, DR H Yusuf Mustafa SH MH, dari Fraksi Partai Golkar, melakukan sosialisasi Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, di Aula, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Sabtu (10/3/2021) pukul 14.00 wita.

Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD Dapil Balikpapan ini didampingi narasumber Ketua DPD Asosiasi LPM Kota Balikpapan Damanhuri, Drs Sutanto, Sekretaris Camat Balikpapan Utara Agus Khairul Anwar, Lurah Graha Indah Satrio Taufieq DN serta moderator M Yahya.

Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menjelaskan, Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ini sangat penting disosialisasikan kepada kepada masyarakat.

“Jadi kami anggota DPRD ditugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak daerah, karena ibu-ibu dan bapak-bapak harus tau mengapa harus membayar pajak, untuk apa dan kalau tidak membayar pajak sanksinya apa,” kata Yusuf Mustafa.

Menurutnya, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan disetor kepada Pemprov Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Pajak-pajak itu seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok dan lain-lain dimasukan ke kas daerah  untuk kegiatan pembangunan di Kaltim diantaranya jalan dan bangunan pemerintah. Jadi itulah manfaatnya ibu-ibu dan bapak-bapak membayar pajak yakni untuk pembangunan daerah,” kata  suami dari anggota DPRD Balikpapan Hj Suwarni ini.

Warga yang hadir di Aula, Kelurahan Graha Indah  mengikuti sosialisasi Perubahan Kedua Perda Tentang Pajak Daerah Nomor 1 Tahun 2011 yang disampaikan anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa

Ketua DPD  Asosiasi LPM Kota Balikpapan Damanhuri mengatakan, ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bagi yang rajin membayar pajak.

“Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya mobil dan motor telah berkontribusi terhadap pembangunan karena jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah dari hasil pembayaran pajak. Begitu juga bapak-bapak yang suka merokok. Saat membeli rokok sudah ada potongan pajak di situ. Nah itulah gunanya membayar pajak,” kata Damanhuri.

Lanjut Damanhuri, pajak ini, selain untuk membiayai perbaikan infrastruktur seperti jalan dan bangunan juga untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan  lainya.

Sementara itu, Drs Sutarno menjelaskan, di dalam perda ini ada lima jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim meliputi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan serta pajak rokok. “Inilah pajak-pajak kewenangan dari pemprov Kaltim,” ujar Sutarno.

Ia mengungkapkan, pajak daerah mengalami peningkatan semuanya tergantung kepada masyarakat yang rajin membayar pajak.

“Jadi semakin banyak pajak yang dibayar oleh masyarakat maka pembangunan kita akan semakin baik terutama pembangunan di Kalimantan Timur,” kata Sutarno.

Diakhir sosialisasi dilakukan sesi tanya jawab terkait Perda Tentang Pajak Daerah ini. Semua pertanyaan dijawab dengan lugas oleh para narasumber. (sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita terkini